11 Ulama Nusantara yang Berjasa untuk Kemerdekaan Indonesia

Jejak sejarah perjuangan Indonesia merdeka tidak bisa dipisahkan dari kontribusi para ulama muslim Nusantara.
Total
1
Shares
Ulama Nusantara
sumber: pngtree.com & canva
Kasih bintang post

GenQu Media—SahabatQu, jejak sejarah perjuangan Indonesia merdeka tidak bisa dipisahkan dari kontribusi para ulama muslim Nusantara. Mereka tak hanya mendakwahkan Islam, tetapi juga memancarkan inspirasi, arahan, dan semangat kepada rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan.

Berikut adalah profil singkat 11 ulama Nusantara yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia, sebuah cerita yang menjadi pijakan kebanggaan nasional.

Syekh Yusuf Al-Makassari

Syekh Yusuf, terkenal sebagai pahlawan perjuangan melawan penjajahan Belanda, tidak hanya dikenal di kampung halamannya, Gowa Makassar. Juga di Banten, ia memperoleh reputasi yang mengagumkan, sehingga julukan “al-Bantani” melekat pada namanya karena dedikasinya di sana.

Peranan Syekh Yusuf sangat signifikan dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagai seorang ulama, pemimpin agama, dan pejuang, ia aktif memimpin perlawanan melawan dominasi kolonial Belanda pada abad ke-17. Pendukungnya di Sulawesi Selatan menyebutnya Tuanta Salamaka ri Gowa.

Dia berpindah dari Gowa ke Banten untuk menghindari ajakan kolaborasi Belanda setelah kota Gowa, Makassar, dikuasai. Bersama Sultan Ageng Tirtayasa, mereka melawan penjajahan di Banten, di tengah pergolakan antara Sultan Haji (anak Sultan Ageng) yang bersekutu dengan Belanda dan menjatuhkan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, dari tahtanya.

KH. Ahmad Dahlan

KH. Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional Indonesia, adalah pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam besar di Indonesia. Muhammadiyah lahir dengan misi membarui Islam di Indonesia, bukan hanya dalam pemikiran tetapi juga dalam perbuatan sesuai ajaran agama. Organisasi ini tidak bersifat politik, melainkan fokus pada sosial dan pendidikan.

Pada 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai wadah untuk mewujudkan cita-cita perubahan ini. Pemahaman ini terjalin sejak awal, dan Dahlan menetapkan Muhammadiyah sebagai entitas yang bergerak dalam ranah sosial dan pendidikan, bukan politik. Pada 20 Desember 1912, ia mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui Muhammadiyah sebagai badan hukum, yang dikabulkan pada 1914 melalui Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 Tanggal 22 Agustus 1914.

KH. Hasyim Asy’ari

KH Hasyim Asy’ari, pencetus Nahdlatul Ulama (NU), salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Selain pendiri NU, ia juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng.

Semangat perjuangannya tergambar melalui Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi Jihad NU mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas terhadap ancaman terhadap kemerdekaan, agama, dan negara, khususnya dari pihak Belanda dan sekutunya.

Artikel FYI: 10 Pesan Berharga UAS Tentang Keutamaan Membersamai Al-Qur’an

KH. Agus Salim

KH. Agus Salim, selain menjadi diplomat ulung, juga memainkan peran penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia menuju kemerdekaan di panggung internasional. Kontribusinya dalam berbicara di forum internasional secara signifikan mendukung hak Indonesia untuk meraih kemerdekaan.

Kiprah Agus Salim dalam diplomasi bermula ketika ia diamanahi sebagai wakil Indonesia dalam tahap awal perundingan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta pada 23 Oktober 1945. Pertemuan ini membahas konflik yang muncul setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Dalam forum ini, Agus Salim dengan tegas mengemukakan bahwa Indonesia bukan lagi bagian dari wilayah Kerajaan Belanda. Posisi ini didasarkan pada kenyataan bahwa Belanda telah kalah dalam perang dan menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Sebagai hasilnya, Belanda tidak memiliki dasar hukum atas kekuasaan di Indonesia.

KH. Wahid Hasyim

KH. Wahid Hasyim termasuk ulama Nusantara yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Ia adalah ulama dan tokoh nasional, berperan dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) serta Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta. Beliau adalah anak dari pendiri Nahdatul ‘Ulama, Hadhratus Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari, dan ayah dari Presiden ketiga Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Seperti yang dijelaskan dalam karya Kholili Hasib mengenai “Kebangsaan dan Keislaman Menurut KH. Wahid Hasyim”, Ketrampilannya dalam mengatur organisasi membawanya menjabat sebagai Menteri Agama dalam tiga kabinet yang berbeda, yakni pada masa kepemimpinan Mohammad Hatta, M Natsir, dan Kabinet Sukiman. Visinya yang kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia terwujud dalam upayanya yang gigih dalam bidang pendidikan.

Pemimpin yang penuh energi ini juga menjadi pencetus berdirinya madrasah dan perguruan tinggi Islam di berbagai daerah. Akhirnya, pengabdiannya diakui dengan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1960.

KH. Abdul Wahab Hasbullah

KH. Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, sebelumnya juga dikenal sebagai tokoh pendiri kelompok diskusi Tashwirul Afkar (penyalaan pemikiran), mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air), dan pendiri Nahdlatut Tujjar (kebangkitan pedagang).

Sejak tahun 1924, Kiai Wahab mendorong pendirian sebuah perkumpulan ulama untuk menjaga kepentingan kaum tradisionalis yang berpegang pada mazhab. Usulannya menjadi kenyataan dengan berdirinya NU pada tahun 1926 bersama tokoh-tokoh ulama lainnya.

Kiai yang sebelumnya memimpin Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang juga berperan dalam pengembangan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Ia terpilih sebagai Rais ‘Aam PBNU menggantikan KH Hasyim Asy’ari. Penghargaan sebagai pahlawan nasional diberikan kepadanya pada 8 November 2014 setelah wafat pada 29 Desember 1971.

Artikel FYP: Mirisnya Generasi Remaja dalam Sistem Sekuler

KH. Zainul Arifin

KH. Zainul Arifin, tokoh NU asal Barus, Sumatera Utara, adalah keturunan dari raja-raja Barus. Ia terlibat aktif dalam NU sejak muda melalui upaya dakwah dan merupakan sosok kunci dalam pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah, yang kemudian dipimpinnya.

Selain memberikan kontribusi berharga sebagai anggota aktif dalam badan pekerja Komite Nasional Pusat, Ia juga pernah mengemban jabatan sebagai perdana menteri Indonesia dan Ketua DPR-GR. Penghargaan sebagai pahlawan nasional diberikan oleh pemerintah pada 4 Maret 1963 sebagai pengakuan atas sumbangsihnya dalam politik dan perjuangan nasional.

KH. Idham Chalid

KH. Idham Chalid memiliki peran penting sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda. Selain itu, ia juga pernah mengemban jabatan sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Sebelum terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan, Kiai Idham adalah seorang pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan.

Selain kegiatan politik, beliau juga memiliki peran signifikan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dari tahun 1956 hingga 1984, menjadikannya ketua dengan masa jabatan terpanjang dalam ormas ini. Pengabdiannya diakui dengan gelar pahlawan pada 8 November 2011. Pada 19 Desember 2016, namanya juga diabadikan dalam pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan Rp 5 ribu.

KH. Zainal Mustafa

KH. Zainal Mustafa juga termasuk di antara ulama Nusantara yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan ulama karismatik kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, telah diangkat menjadi pahlawan nasional pada 6 November 1972. Jalan di Kota Tasikmalaya pun dinamai sebagai penghormatan kepada beliau.

Ia adalah Wakil Rais Syuriyah dan penggagas pemberontakan di Singaparna, Tasikmalaya, pada masa pendudukan Jepang. Pada Februari 1944, ia memimpin perlawanan terhadap perintah upacara Seikerei yang merendahkan dan sewenang-wenang dari pihak Jepang. Karena aksinya, ia ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944 dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 25 Oktober 1944.

KH. Abdul Halim

Abdul Halim, dikenal juga sebagai Abdul Halim Majalengka, adalah sosok yang terlibat aktif dalam pergerakan nasional dan berasal dari Majalengka. Selain sebagai tokoh Islam dan ulama, dia dikenal sebagai pendukung toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat antara kalangan ulama tradisional dan modernis. Pada tahun 1940, ia mendirikan Persyarikatan Ulama, sebuah organisasi Islam.

Saat Jepang menduduki Indonesia, Abdul Halim ikut berperan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Cuo Sangi In. Perannya dalam BPUPKI melibatkan dia sebagai anggota Panitia Pembelaan Negara.

Artikel NetQu: Sepotong Kisah dalam Kelezatan Siomay Asmajak

Mohammad Natsir

Mohammad Natsir merupakan seorang ulama dan politisi berdarah Sumatra Barat yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Pada 5 September 1950, Natsir dipilih sebagai Perdana Menteri dan membentuk Kabinet Natsir, yang bertugas dari 5 September 1950 hingga 26 April 1951. Sebelum memasuki dunia politik, Natsir merintis karir sebagai jurnalis pada tahun 1929.

Di pertengahan tahun 1930-an, Natsir menjalin interaksi yang erat dengan para pemikir Islam, termasuk Agus Salim. Bersama Salim, ia merangkai pemikiran tentang keseimbangan antara Islam dan negara untuk masa depan pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1938, Natsir bergabung dengan Partai Islam Indonesia, dan dalam periode 1940 hingga 1942, ia memegang kepemimpinan cabang Bandung.

Selama masa pendudukan Jepang, Natsir aktif dalam Majelis Islam A’la Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia juga terlibat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada 3 April 1950, Natsir mempresentasikan Mosi Integral Natsir, yang menghasilkan keputusan parlemen tentang reunifikasi sistem pemerintahan Indonesia dalam suatu kesatuan, gagasan yang digagas oleh Mohammad Natsir.

Demikianlah profil singkat 11 ulama Nusantara yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Semoga SahabatQu bisa meneladani dan melanjutkan perjuangan mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like